Aksi Pemilu Damai

Para anggota dan staf Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo mengadakan aksi galang tanda tangan untuk mewujudkan pemilu legislatif (Pileg) 2014 yang damai di Hotel Dana, Jl. Slamet Riyadi, Solo, Maret 2014

Pacuan Kuda

Tiga orang remaja memacu kudanya tanpa menggunakan pelana dan pedal dalam lomba pacuan kuda.

David S. Broder

Seorang wartawan Washington Post yang menulis buku berjudul "Berita di Balik Berita" yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, 1996 lalu.

Roger Mudd

Seorang wartawan senior Amerika Serikat yang malang melintang di dunia jurnalistik sejak tahun 1980-an.

Protes Pendirian Tower

Puluhan warga Mojosongo menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan izin operasional tower di Kampung Debegan, Mojosongo, Jebres, Solo, 2013 lalu. Mereka meminta pengelola tower telekomunikasi itu dirobohkan karena izinnya sudah habis.

Senin, 25 Januari 2016

JURNALISME DATA: Mengenal Data dan Jurnalisme Sains



Seorang dosen Universitas Negeri Semarang (Unes) Vitradesie berdiskusi tentang jurnalisme data dan jurnalisme sains dengan para wartawan Solopos, Jumat, 22 Januari 2016. Banyak hal yang disampaikan Desie, sapaan akrabnya, dalam diskusi bertajuk Jurnalisme Data. (baca: terkait) Desie mengistilahkan big data (data besar) atau data yang berasal dari beragam sumber dan memenuhi karakteristik 4 V (volume, velocity, variety, veracity).
Volume adalah ukuran data dalam bentuk soft copy dengan ukuran kilobyte, megabyte, gigabyte sampai terabyte. Variety merupakan ragam data seperti data Internet, transaksi lewat HP, sosial media, transaksi bisnis, survei, pasar keuangan, dan seterusnya. Velocity adalah kecepatan data bisa diakses atau diperoleh dengan memanfaatkan jaringan teknologi, seperti teknologi komunikasi, jaringan, dan teknologi penyimpanan data. Veracity adalah kebenaran data. Data yang diperoleh harus diuji kebenarannya dan sumbernya secara ilmiah seperti berasal dari lembaga pemerintah dan lembaga riset perguruan tinggi.
Sumber data dapat dibagi menjadi lima, public data seperti data survei dari Badan Pusat Statistik (BPS); privat data seperti data keuangan, transaksi dagang, mobile phone, dan seterusnya; Data Exhaust atau data yang diadakan; community data atau data komunitas seperti Twitter, Facebook; dan Self-Quantification data atau personal action. Data-data tersebut bisa dimanfaatkan para jurnalis untuk menyajikan berita dengan akurat dan baik. Data tersebut bisa dimanfaatkan dalam business intelligence.
Business Intelligence adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi BI dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Tujuan dari BI yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut. Mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang.
Seorang wartawan juga bisa membuat profil seseorang berdasarkan pengolahan data (big data) tanpa harus wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Lewat data tersebut wartawan bisa mengetahi pendapat, kebiasaan, dan tingkah laku seseorang, misalnya hanya dilihat berdasarkan akun Facebook. Namun teknik ini masih diperdebatan secara etika. Selain itu, data juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi tren populasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Kelengkapan data bagi wartawan sangat dibutuhkan agar penyajian berita lebih lengkap, kaya data, dan memiliki ruh serta menghindari opini pribadi wartawan. Kelengkapan data inilah yang membedakan antara jurnalis mainstream dan jurnalisme warga. Data harus menjadi keunggulan kompetitif bagi wartawan. Lewat kelengkapan data itu pula seorang wartawan bisa melakukan investigasi dan menggali lebih dalam tentang topik tertentu. Pada akhirnya data menjadi standar baru yang wajib bagi wartawan. Kelengkapan data dalam jurnalistik tidak sekadar memenuhi 5W+1H tetapi bisa ditambah dengan D (5W+1HD).
190 wartawan yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) menemukan indikasi pungutan pajak gelap untuk para artis dan pejabat di Inggris senilai Rp160 miliar per orang (8 juta pounsterling). Inggris dijuluki sebagai surganya pajak. Mereka menemukan fakta itu berdasarkan data yang mereka temukan. Desie menyebut dalam mengungkap skandal ilegal offshore lintas negara itu, wartawan membutuhkan waktu 15 bulan. Mereka menganalisa 2,5 juta file data dari 65 negara.
Analisa data dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Analisis data merupakan proses mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis sekumpulan data untuk mendapatkan informasi dan pola-pola informasi. Informasi yang terpola akan mudah dipahami dan bisa membantu mengidentifikasi persoalan tertentu yang terkandung di dalamnya. Ketika analisis data itu menggunakan kacamata ilmu pengetahuan (sains) tertentu maka hasil analisis itu akan menghasilan pengetahuan (knowledge). Pada tataran yang lebih tinggi pengetahuan yang diperoleh kemudian dipadukan dengan hati nurani akan menghasilkan kebijaksanaan (wisdom).
Jurnalisme Sains
Atas dasar ilmu pengetahuan itu kemudian muncul genre baru dalam ilmu jurnalistik yang disebut dengan Jurnalisme Sains. Genre baru ini dipopulerkan SciDev.net. Jurnalisme Sains adalah jurnalistik yang didasarkan pada ilmu pengetahuan atau riset (yang dilakukan para ahli). Definisi ini masih diperdebatkan apakah berbeda dengan jurnalisme lainnya atau sama hanya topiknya yang berbeda.
Jurnalis yang bekerja berdasarkan data bisa disebut scientist. Data yang disajikan dalam berita bisa lebih cantik bisa disusun berdasarkan urutan terbesar atau terkecil. Data diubah menjadi informasi dan memberi interprestasi berdasarkan hasil riset.

World Federation of Science Journalist (WFSJ) juga mengenalkan jurnalisme sains yang didasarkan pada cara kerja jurnalis berdasarkan ilmu pengetahuan. WFSJ belum mengenalkan jurnalisme sains berdasarkan teknik kerjanya tetapi lebih pada objek jurnalis yang menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan alam dan hubungannya dengan masyarakat.

Minggu, 18 Januari 2015

Area Parkir Masjid Agung Jadi Rebutan Pedagang Pasar Klewer


Tri Rahayu
Mangkuk berisi kuah bakso segera diletakkan Sriyatun, 42, di trotoar begitu melihat mobil berpelat merah parkir di Alun-alun Utara (Alut) Keraton Surakarta Hadiningrat. Karyawan Kios Mariza itu buru-buru mengusap mulutnya. Dengan senyum sopan, Sriyantun menyapa Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, yang ingin mengetahui kondisi pedagang Pasar Klewer, Selasa (13/1) siang.
Mangga, Pak!” sapa Atun, sapaan akrabnya. Dia duduk di kursi plastik bersama Datiyah, 43, rekan kerjanya. Di belakangnya terdapat mobil hitam berisi dagangan. Mereka karyawan yang bekerja di kios CC 62, 93, 102 Pasar Klewer milik pedagang asal Wedi, Klaten, Hj. Sriyani. “Maaf, yang punya kios tidak di sini. Kami hanya karyawannya,” kata Atun.
Atun dan Datiyah tak biasa parkir di Alut. Setiap hari lokasi berjualan mereka pindah-pindah. Selain di Alut, mereka sering mangkal di area parkir sisi utara depan Masjid Agung. Mereka kerepotan mencari tempat parkir yang strategis untuk menjajakan dagangan. Mereka terpaksa jemput bola mencari pelanggan secara bergantian agar barang dagangan majikan mereka laku.
“Kalau mau parkir di depan masjid harus antre sejak pukul 21.00 WIB. Kami pernah masuk pukul 3.30 WIB dinihari. Area parkir itu sudah penuh. Untuk masuk ke sana [area parkir] harus sik-sikan [adu cepat]. Mobil-mobil di sana sudah dijaga sopir atau penjaga lainnya hingga tiba pagi,” ujar Atun.
Juragan Atun juga menyewa kios di Pusat Grosir Solo (PGS). Kios di pasar itu digunakan untuk gudang. Para pelanggannya enggan datang ke PGS. “Pelanggan di sekitar Alut saja kadang tidak mau mendekat. Apalagi di PGS. Kami harus mengejar para pelanggan dengan membawa nota kosong. Kalau enggak begitu ya tidak laku,” ujar dia.
Para pedagang ditarik retribusi parkir Rp20.000/hari per mobil. Tarif parkir itu berlaku di Alut dan area parkir depan Masjid Agung. Padahal tarif parkir sebelum musibah kebakaran Pasar Klewer hanya Rp5.000/hari per mobil.
Area parkir depan masjid paling diminati pedagang. Mereka berebut tempat sejak pukul 22.00 WIB. Puluhan pedagang bermobil berjejal di tempat itu. Jarak antarmobil cukup sempit, tidak bisa untuk bersimpangan dua orang. Hujan yang menguyur Solo membuat banyak genangan air. Mereka hanya berteduh di bawah payung atau tenda kecil saat hujan. “Kalau hujan ya kehujanan. Kalau panas ya kepanasan,” keluh Endah, pemilik kios L-5 Pasar Klewer.
Para pedagang di lokasi itu harus mengeluarkan tambahan retribusi Rp2.000/ hari untuk petugas kebersihan. Pedagang masih merogoh kocek mereka lagi untuk tip penjaga keamanan mobil pedagang yang parkir sejak pukul 22.00 WIB. Tip itu disesuaikan dengan lokasi parkirnya. Semakin dekat ke jalan, nilai tipnya semakin besar.
“Nilai tipnya bervariasi, tergatung kerelaan pedagang. Tip keamanan itu minimal Rp10.000/malam. Kami biasa antre sejak pukul 21.00 WIB. Yang penting mobil bisa masuk dulu. Kemudian ditinggal pulang. Baru datang lagi pada waktu Subuh,” kata Adi, pemilik kios CC-50 Pasar Klewer.
Banyak pedagang seperti Adi di lokasi parkir itu. Mereka mengeluh dengan pengelolaan parkir. Mereka iri dengan pengelola parkir di lokasi sisi selatan. Sebanyak 90-an pedagang yang jualan di area parkir selatan depan Masjid Agung. Jumlah dan pedagangnya tetap, tidak pernah berubah. Tarif parkirnya hanya lebih mahal Rp6.000/hari per mobil.
“Saya dulu mau masuk ke tempat parkir selatan, tapi tidak boleh. Pedagang di sana sudah mendapat nomor tetap. Kalau di sini [area parkir utara] tidak tetap. Kadang pedagang luar kota masuk juga di parkir ini. Kami tak berani menegur. Yang penting bisa berjualan,” ucap Andre, pemilik kios BB 36 Pasar Klewer.
Andre menginginkan pengelolaan parkir sisi utara diorganisasi seperti sisi selatan. Dia merasa berusaha sendiri. Himpunan pedagang dianggap Andre belum sepenuhnya bisa mengatur pedagang di area parkir utara.
Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, heran dengan pengelolaan tempat parkir yang berbeda. Umar tak bisa berbuat banyak. Dia berharap pengelolaan tempat parkir bisa fair dan tidak perlu ada pembatasan pedagang tertentu. “Lokasi yang terbatas dengan jumlah pedagang yang banyak membuat banyak pedagang iri. Siapa cepat mereka yang dapat, itu lebih fair. Saya kira biarkan berjalan alami saja,” tutur dia.
Dia menyarankan para pedagang bersabar menunggu proses pembangunan pasar sementara. Umar meminta pedagang percaya kepada Pemkot Solo yang berusaha maksimal mempercepat pembangunan pasar sementara, sekaligus segera membuka kios Pasar Klewer timur. “Besok [hari ini], kami akan ke Jakarta untuk konsultasi terkait aturan dalam penggunaan APBD dalam kondisi darurat. Semoga masalah pedagang bisa cepat selesai,” harapnya.




Minggu, 14 Desember 2014

Jurnalisme Sastrawi: Sebuah Pemahaman Awal



Sabtu, 13 Desember 2014, saya dan sejumlah wartawan Solopos dan Harian Jogja berdiskusi tentang Jurnalisme Sastrawi dengan wartawan senior Suara Merdeka, TriyantoTriwikromo. Pria kelahiran Salatiga, 15 Desember 1964 tersebut juga dikenal sebagai sastrawan Indonesia. Anggota staf pengajar Fakultas Sastra Universitas Diponegoro (Undip) itu sudah menghasilkan banyak karya sastra.
Dalam kuliah singkat itu, para wartawan diajak menikmati sebuah video berdurasi 23 menit. Gambar bergerak itu berkisah tentang sosok buruh pemecah batu yang memiliki empat orang anak. Nur, demikian nama ibu single parent yang berjuang hidup demi masa depan anak-anaknya.
Karakter Nur bukanlah sekadar buruh pemecah batu. Ia juga menjajakan tubuhnya di Gunung Bolo, sebuah kompleks kuburan Tionghoa yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Setiap malam, Nur harus menempuh perjalanan ke kompleks prostitusi itu dengan naik bus dan kembali pukul 24.00 WIB dengan naik ojek. Penghasilan menjadi pekerja seks komersial cukup minim. Ia hanya mendapatkan uang bersih Rp28.000/malam.
Semua itu dilakukan setiap hari. Penghasilan dari buruh pemecah batu tak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil pemecah batu baru bisa dinikmati setiap bulan sekali, ketika ada orang yang membelinya. Pekerjaan sebulan itu hanya bisa menghasilan Rp340.000. Potret Nur bukanlah sekadar PSK yang dipandang negatif sebagian masyarakat, tetapi juga seorang ibu yang mendambakan masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin pekerjaan kotor itu diketahui anak-anaknya.
Ada beberapa wartawan yang meneteskan air mata setelah melihat film itu. Ada yang mengungkapkan ingin menangis seusai melihat tayangan itu. Dari kisah itulah, Triyanto membuka diskusi. Dia ingin menunjukkan realitas dunia dengan video singkat itu. Video itulah gambaran Jurnalisme Sastrawi. “Kisah Nur itu bila ditulis akan memiliki kekuatan luar biasa. Kisahnya bisa mengacak-acak perasaan pembaca,” kata Triyanto.
Secara teoretis, Jurnalisme Sastrawi masih menggunakan rumus 5W1H. Cuma rumus konvensional itu direpresentasikan pada makna kedua. Who jadi karakter/penokohan, What artinya plot/alur, When adalah kronologi, Where menjadi setting, Why menjadi motif, dan How menjadi narasi. Selama ini pembaca seolah dipaksa untuk patuh pada keputusan wartawan. Pembaca hanya disuguhi informasi yang flat dan tidak memberi unsur manusia dalam informasi karena 5W1H masih bersifat konvensional.
Prinsipnya Jurnalisme Sastrawi itu hanya meminjam unsur-unsur sastra dalam karya jurnalisme. Untuk mengukur sebuah karya itu fiksi atau karya jurnalisme, maka digunakan tujuh (7) elemen yang dirumuskan Robert Vare, yakni (1) Fakta, (2) Konflik, (3) Karakter, (4) Akses, (5) Emosi, (6) Perjalanan Waktu, dan (7) Unsur Kebaruan.

Triyanto memberi catatan penting yang menjadi perhatian wartawan dalam membuat Jurnalisme Sastrawi. Pertama, wartawan jangan menggunakan bahasa mendayu-dayu, puitis. Kedua, wartawan harus kritis dengan diri sendiri dan skeptis terhadap fakta yang terjadi. Ketiga, gunakanlah bahasa sehari-hari. Keempat, wartawan tidak boleh berasumsi, membuat tafsir sendiri, dan menjustifikasi sebuah fakta karena karya jurnalistik sebenarnya sebuah forum publik.

Senin, 08 Desember 2014

KOMPENSASI BBM: Pemegang Jamkesmas Pulang Dengan Tangan Hampa

 

Tri Rahayu
Terik matahari yang cukup menyengat tak menyurutkan usaha warga berbondong-bondong datang ke Kantor Pos Besar Gladag, Solo, Sabtu (22/11) siang. Seorang nenek-nenek pun terpaksa menunggu di becak yang diparkir di depan pintu masuk kantor pos yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman itu. Perempuan jompo itu harus ikut ke kantor pos untuk mengambil sendiri jatah kompensasi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp400.000 rumah tangga sasaran (RTS) itu.
Ruang depan loket pelayanan kantor pos sudah dipadati ratusan warga. Hari itu, para petugas kantor pos harus melayani pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi 1.190 RTS dari RW 006 hingga RW 023 Kelurahan Semanggi. Warga duduk berjajar sesuai antrean. Pelayanan pembayaran dana PSKS itu dipisahkan dengan pelayanan surat menyurat.
Situasinya agak berbeda di sudut timur laut ruang yang menghadap ke selatan itu. Tampak seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pasar Kliwon, Asmuni, sibuk meladeni puluhan warga yang antre mengadu. Aduan yang diterima Asmuni membeludak yang didominasi aduan kehilangan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Di sela-sela pelayanan aduan itu, ada seorang perempuan separuh baya menyela bertanya. M. Primaningsih, demikian nama janda beranak dua itu. Ningsih, sapaan akrabnya, mengeluh kepada TKSK karena tidak menerima KPS pada tahun ini. Ia datang dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) warna biru muda yang berukuran sama dengan KTP.
“Tahun lalu, saya dapat BLM [bantuan langsung masyarakat], tapi kenapa tahun ini saya tidak dapat? Saya ini janda yang bekerja sebagai buruh pengrajin kok dengan upah tak pasti. Saya kan punya jamkesmas. Ya, lucu, saya malah tidak dapat kartu kuning itu [KPS]. Kartu jamkesmas ini yang saya gunakan untuk mengambil BLM,” keluh warga asal RT 002/RW 016 Semanggi, Pasar Kliwon itu.
Ia hanya bisa pasrah dan rela pulang dengan tangan hampa karena tidak bisa membuktikan namanya masuk dalam database penerima PSKS. Ia kecewa dengan kebijakan pemerintah atas tindakan tidak adil yang diberikan kepadanya. Ia yang merasa sebagai warga miskin ternyata tidak mendapat perlakukan yang sama seperti warga miskin lainnya.
Asmuni tak bisa berbuat banyak. Ia memilih angkat tangan atas keluhan Ningsih. Asmuni hanya melayani warga yang benar-benar bisa menunjukkan KPS asli. Para warga yang mengaku kehilangan KPS pun hanya dilayani dengan memberi rekomendasi, tetapi tidak berani menjamin bisa mencairkan dana PSKS itu.
Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba hadir seorang lelaki bertubuh agak pendek dan kurus. Parlan Budiono, 40, demikian nama warga RT 002/RW 023 Semanggi, yang juga datang mengadu ke TKSK Pasar Kliwon. Pedagang mi ayam itu berkisah tentang proses pembagian KPS dari kantor pos beberapa waktu lalu.
“Begini Pak. Beberapa waktu lalu ada petugas kantor pos mencari nama Parlan selama dua hari tidak ketemu karena warga tidak mengetahuinya. Warga, termasuk Pak RT baru tahu kalau nama Parlan yang dicari itu adalah saya. Pak RT dan sejumlah warga meminta saya untuk memohon KPS itu ke kantor pos,” kisah dia.
Parlan menyatakan sebenarnya pihaknya berhak atas KPS berdasarkan informasi dari warga dan ketua RT setempat. Atas dasar itu, Parlan meminta bantuan kepada TKSK untuk mengecek namanya pada database di kantor pos.
“Saya yakin nama saya ada di data itu. Tolong ya Pak! Soalnya ada tetangga yang punya rumah bertingkat dan mobil ternyata masih dapat bantuan siswa miskin. Sedangkan anak saya yang hanya anak pedagang mi ayam keliling tidak dapat bantuan itu” ucap Parlan.
Lagi-lagi, Asmuni tak bisa menjanjikan apa-apa. Ia hanya bisa mencatat nama Parlan dalam buku rekapitulasi aduan PSKS yang nantinya menjadi bahan koodinasi dengan kantor pos.

Kisah Pemulung Tua

Nenek-nenek memungut kertas koran bekas di Pamedan Pura Mangkunegaran Solo seusai Salat Iduladha 2014 lalu. Koran-koran bekas itu dikumpulah selama sebulan, kemudian dijual dengan harga Rp1.000/kg. Pamedan Mangkunegaran menjadi tempat langganan bagi pemulungg tua asal Mojosongo, Solo itu. Biasanya, ia mencari bungkus plastik atau kertas dari bak sampah satu ke bak sampah lainnya pada malam hari. Derita katarak pada salah satu matanya membuat nenek bercucu satu itu harus bekerja di malam hari.

Kisah Bocah Pemulung

Seorang bocah tengah memungut koran bekas di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo, seusai Salat Iduladha 2014 lalu. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu membantu neneknya yang juga satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Sejak bayi, anak itu sudah ditinggal kedua orangtuanya karena broken home. Sejak bayi sampai usia SD diasuh oleh neneknya yang hidup sebagai pemulung.

Minggu, 26 Oktober 2014

Laku Wartawan Meniti 9 Elemen Jurnalisme



Laku wartawan dimulai dari sembilan elemen jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel setelah melakukan diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan selama tiga tahun di Amerika Serikat (AS). Dua wartawan senior itu menempatkan kebenaran sebagai elemen pertama. Padahal kebenaran yang mana, dipandang dari kacamata apa? Agama, ideologi dan filsafat memiliki dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu sama. Kebenaran menurut siapa? Bagaimana dengan bias seorang wartawan yang berasal dari latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agama.
Bill Kovach

Kebenaran yang dimasuk Kovach dan Rosenstiel lebih pada kebenaran fungsional, kebenaran yang membutuhkan prosedur dan proses. Polisi menyelidikan dan menyidik seorang tersangka berdasarkan kebenaran fungsional. Hakim memutus sebuah perkara juga berdasarkan kebenaran fungsional. Para guru mengajarkan ilmu sejarah, fisika, dan biologi di sekolah semua itu berdasar pada kebenaran fungsional. Namun, semua kebenaran itu tidaklah mutlak, tetapi bisa direvisi, seperti UU bisa diamandemen, sejarah bisa direvisi, begitu pula dalam jurnalisme juga bisa direvisi.
Kebenaran dalam jurnalisme bukan dalam tataran filosofis. Orang bisa memilih rute tertentu berdasarkan informasi lalu lintas. Kebenaran dalam fakta yang disampaikan dalam jurnalisme selalu dinamis dan bisa saja terjadi koreksi fakta pada setiap harinya hingga mendekati kebenaran universal.
Elemen kedua diterangkan Kovach dan Rosenstiel dengan mengajukan pertanyakan  kepada siapa seorang wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Kepada perusahaan yang memberi gaji bulanan? Kepada pembaca atau masyarakat? Sebuah survei di AS yang menunjukkan separuh wartawan AS menghabiskan sepertiga waktu mereka untuk urusan manajemen daripada jurnalisme. Wartawan punya tanggung jawab yang melampaui kepentingan perusahaannya. Anehnya, tanggung jawab itulah yang menjai sumber keberhasilan perusahaannya. Artinya, perusahaan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan ketimbang hanya mementingkan bisnisnya.
Tom Rosenstiel

“...to give the news impartiality, without fear or favor, regardless of party, sect or interests involved (... untuk memberikan ketidakberpihakan berita, tanpa rasa takut atau mendukung, terlepas dari partai, sekte atau kepentingan yang terlibat),” tekad Adolph Ochs ketika membeli The New York Times pada 1893.
“Dalam rangka menyajikan kebenaran, suratkabar ini kalau perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tidakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat,” janji Eugene Meyer ketika membeli The Washington Post pada 1933.
Esensi jurnalisme ketiga adalah disiplin dalam melakukan verifikasi (objektivitas). Disiplin membuat wartawan mampu menemukan informasi yang akurat dari desas-desus, gosip, ingatan keliru, dan manipulasi informasi. Disiplin dalam verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi atau seni. Batas antara fiksi dan jurnalisme harus jelas. Jurnalisme tidak bisa dicampuri dengan fiksi .
Disiplin dalam jurnalisme ini sering terkait dengan apa yang biasa disebut objektivitas. Pada abad 19 tidak mengenal istilah objektivitas. Wartawan tempo dulu lebih mengunakan istilah realisme. Ide realisme itu muncul bersamaan dengan terciptanya struktur piramida terbalik. Pada abad 20, para wartawan khawatir dengan naifnya realisme itu. Pada 1919, Walter Lippmann menekankan jurnalisme tidak cukup hanya dilaporkan oleh saksi mata yang tidak terlatik, niat baik dan usaha yang jujur. Inovasi baru pada zaman itu seperti byline atau kolumnis juga tidak cukup. Menurut Lippmann, solusinya wartawan harus menguasai semangat ilmu pengetahuan. “Ada hal yang disatukan dalam kehidupan yang berbeda-beda. Hal itu adalah keseragaman dalam mengembangkan metode daripada tujuan, keseragaman metode yang ditarik dari pengalaman di lapangan.”
Bagi Lippmann, metode jurnalisme itu objektif. Tapi, objektivitas itu bukan tujuan karena objektivitas merupakan disiplin dalam melakukan verifikasi. Sayangnya, objektivitas itu diartikan keliru. Objektivitas sering kali digunakan untuk merujuk pada pemahaman bahwa wartawan seyogyanya objektif. Objektif di mata Kovach dan Rosenstiel, kebanyak wartawan hanya mendefinisikan liputan berimbang (balance), tidak berat sebelah (fairness) dan akurat. Tapi berimbang maupun tidak berat sebelah itu bukan tujuan, melainkan metode. Kebenaran bisa saja kabur ketika keberimbangan menjadi tujuan. Fair yang dimaksud ditujukan kepada sumber atau pembaca.
Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi; (1) jangan menambah atau mengarang apa pun, (2)jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa maupun pendengar, (3)bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase, (4) bersandarlah terutama pada hasil reportase sendiri, dan (5) bersikaplah rendah hati.
Metode yang lebih kongkrit disebutkan Kovach dan Rosenstiel, yakni
(1)Penyuntingan dilakukan secara skeptis dengan memunculkan dugaan-dugaan atau banyak gugatan pertanyaan dalam setiap fakta.
(2)Memeriksa akurasi dengan membuat pertanyaan checklist.
1.       Apakah lead sudah didukung data-data penunjang yang cukup?
2.       Apakah sudah ada orang lain yang diminta untuk mengecek ulang, menghubungi atau menelpon semua nomor telepon, semua alamat, situs web yang ada dalam laporan tersebut? Bagaimana dengan penulisan nama dan jabatan?
3.       Apakah materi background guna memahami laporan ini sudah lengkap?
4.       Apakah semua pihak yang ada dalam laporan sudah diungkapkan dan apakah semua pihak sudah diberi hak untuk berbicara?
5.       Apakah laporan itu berpihak atau membuat penghakiman yang mungkin halus terhadap salah satu pihak? Siapa orang yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?
6.       Apakah ada data yang kurang?
7.       Apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang memang mengatakannya? Apakah kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan?
(3)Jangan berasumsi. Jangan percaya pada sumber-sumber resmi, melainkan lebih mencari sumber primer.
(4)Pengecekan fakta ala Tom French yang disebut dengan Tom French’s Colored Pencil, yakni menandati dengan pencil merah pada fakta-fakta penting dalam berita.
Elemen keempat tidak lain independensi. Wartawan boleh mengemukakan pendapatnya hanya dalam kolom opini, bukan berita. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas bukan dimaksudkan sebagai objektivitas. Prinsipnya, wartawan harus independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Jadi, Independen lebih penting daripada netralitas. Ketika wartawan beropini harus didasarkan pada data yang akurat, verifikasi, dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat.
Elemen kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi. Salah satu pemantauan itu dengan melakukan investigation reporting, sebuah reportase untuk menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, siapa yang terdakwa dalam suatu pelanggaran publik yang sebelumnya dirahasiakan.
Elemen keenamnya adalah menempatkan jurnalisme sebagai forum publik. Surat kabar bisa menjadi ruang tamu di mana orang bisa datang, menyampaikan pendapat, kritik, dan sebagainya. Ketika mereka bereaksi terhadap laporan tertentu, maka masyarakat pun dipenuhi dengan komentar. Komentar-komentar ini didengar oleh para politisi, brikorat yang menjalankan roda pemerintahan. Jurnalisme yang mengakomodasi debat publik harus dibedakan dengan “jurnalisme semu” yang menggelar depat secara artifisial dengan tujuan menghibur atau provokasi.
Jurnalisme semua muncul karena debat yang dibuat bukan berdasarkan fakta-fakta yang memadai. Biaya talkshow jauh lebih murah daripada membangun infrastruktur reportase. Jurnalisme semu juga muncul karena gaya lebih dipentingkan daripada esensi. Jurnalisme semu ini pada gilirannya membahayakan demokrasi karena mengarah pada isu-isu sempit dan cenderung terpolarisasi
Elemen ketujuh, jurnalisme harus memikat sekaligus relevan. Mungkin bisa meminjam motto Majalah Tempo, jurnalisme itu harus enak dibaca dan perlu. Laporan yang memikat dianggap sebagai laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas. Tetapi laporan relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan. The New Yorker terkenal bukan karena kartunnya yang lucu, tetapi juga karena laporannya yang panjang dan serius. Wartawan macam itu biasanya malas, bodoh, bias, dan tidak tahu bagaimana harus menyajikan jurnalisme bermutu.
Elemen kedelapan, menjadikan wartawan menyajikan berita yang proporsional dan komprehensif. Dua hal itu memang tak seilmiah orang membuat peta. Berita mana yang diangkat dan penting, mana yang dijadikan berita utama, penilaiannya berbeda antara wartawan dan pembaca. Pemilihan berita juga subjektif.
Setiap wartawan harus mendengarkan hati nurani. Dari ruang redaksi sampai ruang direksi, wartawan harus memiliki pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial. Hal itu menjadi elemen terakhir jurnalisme yang digagas Kovach dan Rosenstiel. “Setiap reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri, dan berdasarkan model itulah dia membangun kariernya,’ kata wartawan televisi Bill Kurtis dari A & E Network. Ruang redaksi bukanlah tempat untuk demokrasi, tetapi bisa jadi menjadi ruang kediktatoran. Orang dipuncak media harus bisa mengambil keputusan untuk menerbitkan atau memangkas laporan, membiarkan atau mencabut kutipan dalam sebuah laporan agar media bisa menetapi deadline. Bob Woodward dari The Washington Post mengatakan jurnalisme yang paling baik sering kali muncul ketika ia menentang manajemennya.

Sumber: Dikutip dari karya Andreas Harsono, Agama Saya Adalah Jurnalisme, Yogyakarta: Kanisius, 2010.